PENYULUHAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DI KELURAHAN SAWANGAN BARU KECAMATAN SAWANGAN KOTA DEPOK HARI JUM’AT TANGGAL 05 JULI 2019

2019-07-05 09:00:00 berita

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan meminimalisir kasus kekerasan di Kota Depok, Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok rutin melakukan penyuluhan hukum.

Dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok Salviadona Tri P, S.H., MH, mengajak semua unsur sampai tingkat pemerintahan terbawah, yaitu Desa/Kelurahan untuk menyelesaikan masalah kekerasan pada anak yang terjadi di masyarakat, upaya penerapan perlindungan anak, mencegah kekerasan terhadap anak, dan menanggapi kekerasan, salah satunya melalui penyuluhan hukum. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan (knowledge) dan dapat memahami hukum serta mengimplementasikan pengetahuannya tersebut dalam sikap dan tindakan yang positif pada aktivitas sehari-hari.

Elly padiansari selaku narasumber dari Sat. BINMAS POLRESTA Depok,  turut menyampaikan perlunya penyebaran informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Keluarga sadar hukum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemampuannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Tujuan dari Pembentukan Kelurahan/desa sadar hukum adalah agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat memahami dan mentaati hukum yang berlaku.

 

Imah Halimah, S.Sos, selaku narasumber dari DPAPMK Kota Depok menerangkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak cukup hanya dengan diterbitkannnya undang-undang yang melindungi perempuan dan anak, tetapi yang terpenting bagaimana memperkuat peran masyarakat. Pemerintah terus mendorong terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Depok (P2TP2A) sebagai salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pencegahan, penanggulangan, pelayanan korban tindak kekerasan serta pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang keterampilan , kesehatan, ekonomi, politik, hukum, bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan (PERWAL No: 43 Tahun 2017)  untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta menciptakan rasa aman terhadap perempuan dan anak.