PENYULUHAN HUKUM BAGI PELAJAR DI SMA NEGERI 11 DEPOK HARI JUM’AT TANGGAL 03 MEI 2019

2019-05-03 08:30:00 Berita

Guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak, Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok rutin melakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga pelajar SMP dan SMA. Bagian Hukum Setda Kota Depok pada hari Jum’at, tanggal 03 Mei 2019 menggelar Kegiatan Penyuluhan Hukum bagi pelajar di SMAN 11 Depok. Dengan Tema  “Konsep Dasar Penguatan Pendidikan Karakter dan Informasi Transaksi Elektronik.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok Salviadona Tri P, S.H., MH, menyampaikan bahwa kegiatan Penyuluhan Hukum bagi pelajar di SMAN 11 Depok merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan serta meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa sejak usia dini. Sehingga para pelajar bisa mendapatkan pengetahuan (knowledge) dan dapat memahami hukum serta mengimplementasikan pengetahuannya tersebut dalam sikap dan tindakan yang positif pada aktivitas sehari-hari.

Rita Nurlita selaku narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika, turut menyampaikan perkembangan teknologi saat ini bagaikan dua mata pisau yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua elemen masyarakat. Saat ini jejaring sosial tumbuh begitu pesatnya,            baik jumlah media sosial dan jumlah penggunanya. Sebagai sarana untuk mencari teman dan juga sarana untuk berbisnis. Di kalangan remaja khususnya siswa atau pelajar, internet banyak membantu dalam peningkatan pengetahuan dan keahlian serta penyelesaian tugas-tugas             di sekolah.

Pelajar harus diberikan bekal agar bisa membentengi diri dari kejahatan dunia maya.           Untuk merubah perilaku penggunaan internet yang tidak sehat dan aman ini, dibutuhkan sebuah konsep yang diharapkan akan mampu merubah kebiasaan buruk siswa dalam memanfaatkan internet agar mengedepankan sisi positifnya, sehingga dapat membangun sikap kesadaran (awareness) terhadap teknologi informasi yang terus berkembang. Bagian Hukum Setda Kota Depok beserta Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pendidikan Kota Depok telah mengambil bagian dari usaha meningkatkan pengetahuan siswa akan pentingnya menggunakan internet secara sehat dan aman melalui sosialisasi di SMPN 2 Depok.

Haryani, S.H, selaku narasumber dari BPHN Kementrian Hukum dan HAM menerangkan betapa pentingnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diterapkan di lingkungan sekolah bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan keadilan restoratif, dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan SPPA yang dikehendaki oleh dunia internasional.