Pembinaan Legal Drafting Produk Hukum Daerah oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok

2019-04-10 08:30:00 admin Berita

Bagian Hukum Sekretariat  Daerah Kota Depok telah  mengadakan  Kegiatan Pembinaan Legal Drafting Tahun 2019 bagi Perangkat Daerah Kota Depok pada hari Rabu tanggal 10 April 2019. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman terkait penyusunan produk hukum daerah. Adapun latar belakang diselenggarakanya pembinaan ini karena adanya keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam membuat rancangan produk hukum daerah. Peserta kegiatan ini sebanyak 50 orang PNS yang berasal dari dinas/badan/kantor serta kelurahan dan kecamatan. Materi yang diberikan terdiri atas 3 materi yaitu:

       1. Pengadaan Kontrak Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun             2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

       2. Pembinaan Produk Hukum Daerah, dan.

       3. Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

Materi pertama diisi oleh narasumber Bp.Akmal M Ridwan, S.Apt Farm. Dalam materi ini, disampaikan mengenai Pengadaan Barang dan  Jasa. Dalam sesi ini, bentuk-bentuk kontrak diperkenalkan kepada para peserta.Materi kedua diisi oleh Bp.Mahdi Sukamdani, S.H. mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam materi ini disinggung  tentang perlunya memperhatikan kewenangan daerah dalam membuat peraturan perundang-undangan yang jangan sampai melampaui kewenangan daerah,artinya harus tetap memperhatikan struktur peraturan diatasnya sesuai dengan Undang-undang No 12 tahun 2011. Materi ketiga yaitu Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah yang dibawakan oleh Bp.Dona Prawisuda, S.H., M.H. yang menjelaskan Sistematika Peraturan Daerah yang terdiri dari Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan dan Lampiran.

Pada sesi keempat diisi dengan pelatihan membuat produk hukum daerah berupa keputusan. Berdasarkan hasil evaluasi dari pemateri (Kementerian Hukum dan HAM) ternyata para peserta banyak yang sudah memahami teknis penyusunan produk hukum daerah khususnya keputusan Wali Kota, meskipun belum cukup sempurna.

 Acara ditutup oleh Kepala Bagian Hukum Ibu Salviadona Tri P., S.H, M.H. yang mengharapkan acara ini dapat membantu peserta untuk dapat lebih memahami produk hukum daerah khususnya peraturan daerah yang tepat menurut ketentuan yang berlakusesuai Undang-Undang No 12 Tahun 2011.