Penerimaan Kunjungan Magang Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Angkatan III Tahun Anggaran 2016 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

      Comments Off on Penerimaan Kunjungan Magang Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Angkatan III Tahun Anggaran 2016 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

 

Pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Pukul 09.00, Pemerintah Kota Depok menerima Kunjungan Magang Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Angkatan III Tahun Anggaran 2016 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Ham, Kemeterian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh Bapak Gatot Triasmoro BC. IP., S.Sos selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM bertempat di Ruang Edelweiss Lantai 5 Gedung Sekretariat Daerah Kota Depok. Rombongan diterima Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kota Depok, Bapak Drs. Mulyamto, M.Pd dan didampingi oleh N. Lienda Ratnanurdianny selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok.

Maksud dan tujuan dari kunjungan tersebut adalah ingin mengetahui dan memahami tekhnik Legal Drafting di Kota Depok. Tujuan pelatihan selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan produk hukum daerah agar terjamin kepastian hukum atas penyusunan produk hukum tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk itu diperlukan perancang Peraturan Perundang-undangan yang kompeten dan mampu merumuskan suatu produk Perundang-undangan yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Hal ini juga diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaannya, Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan Perancang dalam setiap tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada kesempatan tersebut juga dipaparkan oleh Kepala Bagian Hukum program inovasi penyusunan Produk Hukum di Kota Depok sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Nomor 188.55/149/Kpts/Huk/2016 tentang Mekanisme Pelayanan Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota melalaui Informasi Teknologi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok yang dapat diakses langsung di www.jdih.depok.go.id. Terhadap inovasi tersebut peserta mengapresiasi sebagai wujud percepatan proses penyusunan produk hukum.